SUKABUMI – Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi sepanjang tahun ini memainkan peran strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan kajian ilmiah.
Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Sukabumi, Wahyu Retnaningtyas Utami, menegaskan bahwa Litbang menjadi penopang utama dalam penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika daerah. “Litbang Bappeda berfungsi sebagai policy support system yang menjembatani kebutuhan perencanaan pembangunan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan kewilayahan di masyarakat,” ujarnya, kepada Sukabumi Ekspres, pasa Minggu (28/12).
Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, Litbang Bappeda Kota Sukabumi melaksanakan berbagai kajian tematik yang diarahkan untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan regulasi. Menurut Ira, sapaan akrab Kabid Litbang pada Bappeda Kota Sukabumi, kajian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. “Kami merancang kajian yang mencakup aspek kebudayaan, ketahanan ekonomi masyarakat, penataan wilayah, persepsi publik, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Baca Juga:Lapas Nyomplong Perlu DirelokasiBidang PSDA Bappeda Kota Sukabumi Komitmen Perkuat Sinergi Ekonomi, Pangan dan SDA
Ia menjelaskan, setiap kajian yang disusun tidak berhenti pada dokumen akademik semata. Seluruh hasil penelitian dilengkapi dengan ekspose pra-finalisasi yang melibatkan perangkat daerah terkait. “Ekspose ini menjadi ruang strategis untuk menajamkan rekomendasi agar benar-benar selaras dengan kebutuhan kebijakan dan program OPD,” jelas Ira.
Dalam proses tersebut, Litbang Bappeda berperan sebagai fasilitator lintas OPD. Ira menyebut peran ini krusial untuk memastikan hasil kajian dapat diimplementasikan secara nyata. “Kami menjembatani hasil kajian akademik dengan kebutuhan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Sepanjang periode kajian, Litbang Bappeda Kota Sukabumi telah memfasilitasi sejumlah studi strategis. Ira merinci, di antaranya Kajian Warisan Budaya Takbenda (WBTb), Kajian Pola Distribusi Sembako, Kajian Pengembangan Wilayah, Kajian Respons Publik terhadap Tata Batas Kota, serta Kajian Pemetaan Potensi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). “Kajian-kajian ini kami susun untuk menjawab kebutuhan kebijakan yang konkret dan berbasis fakta,” tuturnya.
Rangkaian kajian tersebut, lanjut Ira, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. “Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pimpinan daerah dan OPD dalam mengambil keputusan pembangunan yang inklusif dan adaptif,” katanya.