SUKABUMI,SUKABUMI.JABAREKSPRES.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilainya tidak menjadikan persoalan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2026. Politisi Fraksi PKS itu menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya gebrakan serius dari Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan rusak hampir merata di 33 kelurahan se-Kota Sukabumi. “Kalau kita turun ke lapangan, maupun aduan dari masyarakat, jalan rusak itu ada di hampir seluruh kelurahan. Tapi sampai sekarang belum terlihat langkah konkret dan terukur dari wali kota,” tegasnya, kemarin (26/1).
Inggu menekankan, kepala daerah seharusnya memiliki skala prioritas yang jelas dalam penyusunan program pembangunan, khususnya pada tahun anggaran 2026. Ia menilai, infrastruktur semestinya menjadi fokus utama karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. “Harusnya ada keberanian menentukan skala prioritas. Infrastruktur itu kebutuhan dasar, bukan pelengkap,” katanya.
Baca Juga:Menu Utama MBG Berisi Rebon, Satgas Langsung Turun ke LapanganSiapkan PTSL untuk 1.000 Bidang Tanah, BPN Imbau Masyarakat Daftar ke Kelurahan
Sebagai perbandingan, Inggu menyinggung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menurutnya secara tegas memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam postur APBD Provinsi Jawa Barat. “Kalau kita lihat APBD Provinsi Jawa Barat, lonjakan anggaran infrastruktur itu sangat jelas. Itu menunjukkan komitmen kepala daerahnya,” ujar Inggu.
Sementara itu, lanjut Inggu, kondisi berbeda justru terlihat dalam postur APBD Kota Sukabumi di mana tidak terdapat kenaikan anggaran yang signifikan untuk penanganan infrastruktur. Padahal, permasalahan jalan rusak dan sarana publik lainnya terus menjadi keluhan warga. “Di APBD Kota Sukabumi, kenaikan anggaran infrastrukturnya tidak signifikan. Ini yang kami pertanyakan,” ungkapnya.
Inggu juga menyoroti sikap Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilainya kurang terbuka terkait data dan rencana pembangunan infrastruktur. Bahkan, Komisi II DPRD yang menjadi mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) disebut belum mendapatkan gambaran jelas. “Jujur saja, sampai sekarang kami di Komisi II belum mengetahui secara rinci program strategis infrastruktur apa yang menjadi target pemerintah kota di tahun 2026,” ucapnya.
Menurut Inggu, kondisi tersebut sangat disayangkan karena DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang membutuhkan keterbukaan data dari eksekutif. Tanpa kejelasan program, pengawasan dinilai tidak akan berjalan optimal. “Kalau datanya saja tidak terbuka, bagaimana kami bisa melakukan pengawasan secara maksimal?” katanya.