BANDUNG – Bupati Sukabumi, Asep Japar dampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menghadiri acara Penandatanganan Deklarasi Bersama dan Pakta Integritas para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diperpanjang bersama pengelola proyek strategis di Jabar di Bale Pakuan Bandung, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (18/06/2026).
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menuturkan kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang baik, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Menurutnya penandatanganan deklarasi serta fakta integritas ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk nyata kesungguhan seluruh pihak dalam menjalankan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:Satu Keluarga di Simpenan Keracunan, Diduga dari Susu Kemasan MBGPemekaran Sukabumi Utara Berlanjut, DPRD Dorong Pembaruan Data
” Pemprov Jabar mendukung investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Namun demikian, setiap aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat sekitar, serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi prinsip utama yang tidak dapat ditawar,” tegasnya.
Dia berharap, para pemegang IUP yang akan diperpanjang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban, baik administrasi, teknis, lingkungan, maupun sosial. Keberadaan perusahaan pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah.
Sementara Bupati Sukabumi, Asep Japar mengaku kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen seluruh pemegang IUP dan pengelola proyek strategis terhadap tata kelola pertambangan yang baik, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.
Diketahui acara dihadiri para bupati dari Sukabumi, Bogor, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Cianjur dan Tasikmalaya. Para pimpinan daerah ini, masing-masing didampingi Kadis Pertanahan dan Tata Ruang, Kadisnakertrans serta Kepala DPMPTSP. (IST)
