SUKABUMI – Rencana pengurangan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung Pemerintah Kota Sukabumi mendapat perhatian serius DPRD. Komisi III DPRD Kota Sukabumi meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru melakukan cut-off kepesertaan mengingat cakupan JKN di Kota Sukabumi telah mencapai 99,01 persen dari total penduduk.
Persoalan tersebut dibahas dalam hearing Komisi III DPRD Kota Sukabumi bersama sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait, mulai BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Hearing digelar untuk membedah persoalan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kemampuan anggaran, tetapi juga menyangkut akurasi data penerima, kebijakan cut-off, pengelompokan berdasarkan desil kesejahteraan hingga keberlanjutan status Universal Health Coverage (UHC) Kota Sukabumi.
Data per 1 September 2026 menunjukkan, kepesertaan JKN di Kota Sukabumi telah mencapai 99,01 persen atau sekitar 379.065 jiwa dari total 381.815 penduduk. Namun, peserta yang berstatus aktif tercatat 82,19 persen atau sekitar 310.707 jiwa.
Baca Juga:Bupati Sambut Kungker Kapolda Jawa Barat di Mapolres SukabumiKapolri Hadiri HUT PUK SP TSK SPSI PT. Pratama Abadi Industri-JX di Sukaralang
Kondisi tersebut menunjukkan hampir seluruh penduduk Kota Sukabumi telah masuk dalam cakupan kepesertaan JKN. Karena itu, DPRD menilai setiap perubahan kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, mengatakan hearing dilakukan untuk mengetahui secara jelas persoalan yang melatarbelakangi munculnya isu cut-off kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Sukabumi. “Yang pertama, kami ingin melihat duduk permasalahan sebenarnya, kenapa kok jadi ada isu tentang cut-off-nya BPJS di Kota Sukabumi,” kata Bambang kepada wartawan, kemarin (15/9).
Menurut Bambang, persoalan pembiayaan kepesertaan BPJS tersebut tidak hanya terjadi di Kota Sukabumi. Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat juga menghadapi persoalan serupa, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan pengelolaan anggaran. “Memang disampaikan bahwa terjadinya cut-off ini tidak hanya di Kota Sukabumi, ada beberapa kabupaten yang sudah cukup banyak jumlahnya di Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan pengelolaan anggaran yang sebelumnya turut mendukung pembiayaan kepesertaan masyarakat. Skema pembiayaan sebelumnya melibatkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, termasuk dukungan pemerintah provinsi. “Dulu itu selain ada BPJS dari JKN-nya pusat, kemudian juga ada BPJS PBPU yang dibayarkan oleh Pemda kota, dibantu oleh kabupaten 40 persennya,” jelasnya.