Hamzah juga menyoroti belum jelasnya dukungan pembiayaan yang menurutnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan PBI. Ia menyebut kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi yang disebutnya belum tersedia turut menjadi persoalan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi agar keterbatasan kemampuan pembiayaan tidak berujung pada terganggunya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Selain persoalan kemampuan pembiayaan, Hamzah mempertanyakan implementasi pernyataan Gubernur Jawa Barat mengenai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. “Saya berharap Pak Gubernur bisa memberikan jawaban yang konkret dan tidak mengambang untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.Informasi Kota Sukabumi
Baca Juga:DPRD Soroti Kemampuan Pemkab Sukabumi Biayai PBI BPJSDandim 0622 Sukabumi Dampingi Tim Wasev Itjenad Tinjau Progres TMMD
Hamzah mengatakan seluruh aspirasi terkait BPJS akan dibawa ke DPRD Kabupaten Sukabumi untuk disampaikan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. (Mg3)
