JAKARTA,SUKABUMIEKSPRES– JK Minta Jokowi Tak Ikut Campur Pemilu 2024, Sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilu 2024 yang terang-terangan terlibat urusan politik kepada parpol tertentu bahkan calon tertentu, ikut direspons mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla melontarkan warning kepada Presiden Jokowi agar tak ikut campur Pemilu 2024. Uniknya, pernyataan itu dilontarkan Jusuf Kalla setelah ditemui beberapa ketua umum parpol pendukung pemerintah.
BACA JUGA: Jusuf Kalla Sebut KPK Bisa Berjalan Efektif Jika Independen dan Terawasi
Baca Juga:Ketua Perwapas Palabuhanratu di Non AktifkanEmpat Pelajar Sukabumi Ikuti Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Jabar
Di sisi lain, Jusuf Kalla pernah menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan maju sebagai capres 2024 mendatang. Wakil presiden dua kali itu sendiri selama ini diketahui memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan.
Jika di-flashback, sudah 3 ketum parpol pendukung pemerintah yang menemui JK di kediamannya. Pertama dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis (4/5/2023) malam.
Terbaru, pada Sabtu (6/5/2023), giliran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menemui mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. Warning kepada Jokowi jangan ikut campur Pemilu 2024 itu dilontarkan JK usai menggelar pertemuan dengan Muhaimin Iskandar.
“Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu (masa jabatannya) akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri,” kata JK.
Alasan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla itu, agar jalannya Pemilu 2024 berjalan lebih adil.
“Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” sambungnya.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla merespon langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan parpol koalisi Pemerintah di Istana Merdeka, pada Selasa (2/5/2023) lalu.
BACA JUGA: Surya Paloh Absen di Pertemuan Parpol Koalisi Jokowi
Baca Juga:Bupati Sukabumi Lepas Kontingen Kafilah STQHDPRD Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Raperda dan Laporan Masa Sidang Pertama
Menurut JK, tidak mungkin pertemuan di Istana Merdeka itu tidak membicarakan soal politik. Sebab jika bicara soal pemerintahan, sudah pasti Partai Nasdem juga akan diundang.
“Karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang. Berarti ada pembicaraan politik,” ujarnya.