Masih dalam kesempatan yang sama, Mahfud menjadikan perempuan sebagai tolok ukur dan cerminan keadaan negara. Negara yang baik berasal dari perempuan-perempuannya.
Zoya menilai hal ini keliru. Alih-alih menyalahkan perempuan, negara seharusnya bisa dinilai dari seberapa banyak kebijakan tersebut mengajak atau melibatkan perempuan. Barulah bisa ditaruh tolok ukur, meski sebenarnya tak harus perempuan.
“Bagaimana bisa Pak, perempuan dijadikan tolak ukur moral bangsa sedangkan para pemangku kebijakan dan yang membuat keputusan di negara ini didominasi oleh laki-laki? Harusnya, baik dan buruknya negara bisa dinilai dari seberapa inklusifnya kebijakan yang dibuat,” jelasnya.
Baca Juga:Warga di Enam Desa di Ciemas Dapat Memanfaatkan Lahan Milik PemerintahAKMI “Request” Bupati Copot Kadis Perkim Kabupaten Sukabumi
Melihat jauh ke belakang tepatnya tahun 2020 disaat dunia sedang terpuruk karena pandemi Covid-19. Lagi-lagi pernyataan seksis dikeluarkan Mahfud.
“Corona is like your wife. Ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir bisa menaklukannya. Tapi, sudah jadi istri kamu tidak bisa menaklukan istrimu. Sesudah itu, kamu belajar hidup bersamanya,” kata Mahfud kala itu.
Zoya menilai Mahfud dalam hal ini menempatkan perempuan sebagai objek yang perlu ditaklukan.
“Apakah perempuan itu semacam naga terbang yang harus ditaklukan pak?,” sambung surat terbuka itu.
Tahun 2021 saat Mahfud menjadi pembicara dalam acara Rapim Polri pada Selasa (16/2/2021), Mahfud bicara soal restorative justice.
Sayangnya, Mahfud memberikan contoh soal perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Restorative Justice katanya telah diterapkan pada masyarakat adat terdahulu untuk menciptakan sebuah harmoni.
“Maka sebab itu, dulu di hukum adat ada istilah ‘diam-diam saja kamu lari, biar orang tidak tahu’. Makanya dulu ada kawin lari. Itu restorative, agar orang tidak ribut. Agar yang diperkosa tidak malu kepada seluruh kampung. Kawin di luar daerah sana. Itu contoh restorative justice, membangun harmoni,” katanya.
Baca Juga:Pemkab Sukabumi Gelar Uji Kompetisi JPT Pratama Setingkat Esselon II.bJaring Aspirasi dari Setiap Instansi, Pemkab Pemkab Laksanakan RKPD
Akibat pernyataanya, Mahfud dituding tidak berpihak kepada korban pemerkosaan yang notabene adalah korban dari kekerasan seksual. Mahfud seakan mewajarkan hal itu dengan dalih restorative justice.
“Enggak sedikit loh pak, korban pemerkosaan yang harus menikahi pelaku karena ulah restotative justice,” kata Zoya.
Terakhir, surat terbuka ini ditutup dengan harapan Mahfud dan pejabat publik lainnya berhenti menyalahkan perempuan atas permasalahan di negara ini.