JAKARTA – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menghadiri penandatanganan Kolaborasi Satu Data Indonesia Ruang Rapat DH 1–5 Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, kemarin (26/1). Penandantanganan itu merupakan langkah strategis memperkuat tata kelola data nasional.
“Saya hadir sebagai bersama kepala daerah lain, di antaranya Bupati Blitar dan Wali Kota Yogyakarta, serta perwakilan asosiasi gubernur, Apeksi, dan Apdesi,” ujar Ayep usai menghadiri kegiatan.
Penandatanganan kolaborasi ini bertujuan menjamin keterpaduan perencanaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia guna mendukung pembangunan yang efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi SDI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, hingga BUMN.
Baca Juga:Menu Utama MBG Berisi Rebon, Satgas Langsung Turun ke LapanganSiapkan PTSL untuk 1.000 Bidang Tanah, BPN Imbau Masyarakat Daftar ke Kelurahan
Kehadiran Wali Kota Sukabumi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendukung penguatan ekosistem data pembangunan yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta berbagai kerja sama strategis lintas sektor yang memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam paparannya menyampaikan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, pembangunan harus berbasis data dan informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selama ini, data yang terfragmentasi dan sulit diakses menjadi tantangan, sehingga kehadiran Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kebutuhan mendesak. Ia juga mencontohkan kolaborasi data pascabencana di Aceh dan Sumatera yang berhasil menghimpun data terpadu dari berbagai lembaga, termasuk BUMN.
Sementara itu, Duta Arsip Nasional RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus berbasis satu data, sebagaimana gagasan yang telah dirintis oleh para pendiri bangsa. Ia mengingatkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, prinsip-prinsip kebangsaan, seperti desentralisasi, pemberdayaan, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan, harus tetap menjadi landasan.
Roadmap Indonesia menuju negara berbasis data menuntut kejelasan, ketepatan, dan integritas data dalam setiap penyusunan rencana pembangunan.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama agar pembangunan nasional benar-benar berbasis data. Ia menyebutkan bahwa Satu Data Indonesia menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintahan, terutama dalam penanggulangan bencana dan perumusan kebijakan pembangunan yang bersifat ilmiah dan terintegrasi.