JL AHMAD YANI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah Sukabumi berunjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi, kemarin (22/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait berbagai persoalan nasional dan pelayanan publik di daerah.
Melalui surat pernyataan sikap dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, BEM Nusantara meminta Bupati Sukabumi memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Sukabumi kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Koordinator Wilayah Priangan Barat BEM Nusantara, Rahmadi L. Making, mengatakan terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah. Salah satunya adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Juga:Pemkot Sukabumi Komitmen Sukseskan Sensus EkonomiPAD Biayai Pembangunan Infrastruktur
Selain itu, puluhan mahasiswa yang hadir juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut karena dianggap belum efektif dan efisien serta berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak dibenahi.
Dalam tuntutannya, BEM Nusantara juga meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, evaluasi diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Persoalan ekonomi turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa aksi meminta pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang dinilai sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, BEM Nusantara menuntut penguatan sistem meritokrasi serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara. Mereka menilai prinsip profesionalisme dan transparansi harus menjadi landasan utama dalam pengisian jabatan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
Mahasiswa juga menyampaikan sikap terkait supremasi sipil. Mereka meminta pemerintah mengembalikan pelaksanaan program-program kesejahteraan masyarakat kepada institusi sipil sebagai bentuk komitmen terhadap amanat Reformasi 1998. Selain itu, mereka mendesak pemerintah pusat meninjau kembali Undang-Undang TNI yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip supremasi sipil.