JL IRHANDA – Ribuan masyarakat kelompok pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi damai di Kota Sukabumi, kemarin (24/6). Massa yang berasal dari Kota dan Kabupaten Sukabumi melakukan long march dari Gedung Juang 45 menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Koordinator aksi mengklaim jumlah peserta yang terlibat mencapai sekitar 5 ribu orang. Mereka terdiri atas relawan MBG, petani, pelaku usaha pendukung program, hingga masyarakat umum yang menilai program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang perjalanan menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi, massa membawa berbagai atribut dan menyampaikan aspirasi secara tertib. Setibanya di lokasi, para peserta aksi diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi yang menerima petisi berisi tuntutan dan aspirasi massa untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:Pantai Pangumbahan Wisata Konservasi Penyu yang Wajib Dikunjungi di CiracapParipurna DPRD, Wabup Sampaikan Jawaban Bupati Sukabumi Atas Padum Fraksi
Koordinator aksi, Yandra Utama Santosa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memiliki manfaat luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi sektor ekonomi masyarakat.
“Kita menyampaikan aspirasi dengan tertib, termasuk melakukan pembersihan sampah setelah kegiatan. Ini merupakan aksi gabungan antara relawan MBG, petani, dan masyarakat yang ingin mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Yandra, kemarin.
Menurutnya, keberadaan dapur-dapur MBG di berbagai daerah telah menciptakan efek ekonomi yang signifikan. Selain membuka lapangan pekerjaan baru, program tersebut juga dinilai memberikan dampak positif bagi pemasok bahan pangan, petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro yang terlibat dalam rantai distribusi kebutuhan program. Yandra menegaskan tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut adalah meminta pemerintah tetap melanjutkan program MBG secara berkelanjutan.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan adanya penguatan payung hukum bagi program tersebut melalui regulasi yang lebih kuat agar keberlangsungan program dan para pelaku yang bergantung pada ekosistem MBG memiliki kepastian. “Pertama, kami meminta program MBG tetap dilanjutkan. Bahkan hasil diskusi kami menilai perlu adanya legal standing tambahan dalam bentuk undang-undang agar para relawan dan pihak-pihak yang saat ini bergantung pada program MBG memiliki jaminan keberlanjutan. Kedua, kami meminta adanya perbaikan sistem di Badan Gizi Nasional agar ekosistem dapur MBG dapat berjalan lebih baik di tengah masyarakat,” katanya.