CIBEUREUM – Warga memadati lokasi pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kota Sukabumi di Kecamatan Cibeureum, Rabu (24/6). Program yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau itu menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi.
Kegiatan tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana yang hadir meninjau pelaksanaan GPM. Dalam kesempatan itu, Bobby tidak hanya melihat proses distribusi bahan pangan, tetapi juga berdialog secara langsung dengan warga untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan terkait kebutuhan pokok serta kondisi ekonomi masyarakat.
Bobby menuturkan, Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi penting di tengah dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi harga sejumlah komoditas di pasaran.
Baca Juga:Penanganan Dampak Bencana dan Rutilahu Belum TerealisasiMassa Dukung Program MBG, Dampak Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam pengendalian inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat,” ujar Bobby saat meninjau kegiatan.
Ia menjelaskan, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Kota Sukabumi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Kota Sukabumi memperoleh insentif fiskal sebesar Rp2 miliar sebagai penghargaan atas kinerja pengendalian inflasi daerah.
Dana tersebut, kata Bobby, akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah. Sebagian anggaran dialokasikan untuk pengelolaan sampah, sedangkan sisanya digunakan untuk memperkuat program pengendalian inflasi di Kota Sukabumi.
“Alhamdulillah Kota Sukabumi mendapatkan insentif sekitar Rp2 miliar. Sebagian digunakan untuk pengelolaan sampah dan sisanya untuk mendukung pengendalian inflasi daerah,” katanya.
Bobby menilai kondisi ketahanan pangan di Kota Sukabumi hingga pertengahan tahun 2026 masih berada dalam kategori aman. Meskipun Kota Sukabumi tidak memiliki sumber produksi pangan yang besar seperti daerah agraris lainnya, kebutuhan masyarakat sejauh ini masih dapat terpenuhi dengan baik melalui pasokan dari berbagai daerah penyangga.
Bobby menjelaskan, ketersediaan bahan pangan pokok selama tahun 2025 hingga memasuki 2026 relatif terjaga. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan rantai distribusi berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak harga.