JL BAKSIR – Penanganan berbagai dampak bencana di Kota Sukabumi, termasuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga kini belum dapat direalisasikan Pemerintah Kota Sukabumi. Keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah usulan penanganan masih menunggu pelaksanaan.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Muhamad Sahid, mengatakan usulan penanganan bencana melalui skema BTT hampir setiap pekan masuk ke dinas yang dipimpinnya. Namun hingga saat ini sebagian besar usulan tersebut masih dalam tahap pendataan dan rekapitulasi untuk diajukan sebagai bahan penganggaran.
Menurut Sahid, berbagai kebutuhan penanganan darurat maupun pascabencana terus bermunculan di lapangan, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga rumah warga yang membutuhkan perbaikan.
Baca Juga:Pantai Pangumbahan Wisata Konservasi Penyu yang Wajib Dikunjungi di CiracapParipurna DPRD, Wabup Sampaikan Jawaban Bupati Sukabumi Atas Padum Fraksi
“Sebenarnya usulan BTT itu hampir setiap minggu masuk ke DPUTR. Namun sementara ini usulan tersebut ditampung dan direkap di kami untuk menjadi bahan pengajuan BTT. Usulannya sudah masuk, tetapi kami masih menunggu ketersediaan anggaran dan sampai sekarang belum ada yang bisa dieksekusi,” ujar Sahid kepada wartawan, belum lama ini.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan dampak bencana belum dapat ditangani secara optimal. Padahal, usulan yang masuk tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan rumah tidak layak huni yang terdampak bencana.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi tetap melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu proyek yang saat ini menjadi prioritas adalah revitalisasi pedestrian atau trotoar di kawasan depan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,4 miliar untuk pekerjaan tersebut.
Sahid menjelaskan, revitalisasi pedestrian Setukpa dipandang penting karena kondisi trotoar yang ada saat ini belum memadai, sementara kawasan tersebut merupakan salah satu akses utama yang sering dilalui tamu maupun peserta pendidikan di lingkungan Setukpa Polri. “Pedestrian itu karena memang kebutuhan di lapangan. Kita tahu tamu dari lingkungan pendidikan kepolisian cukup banyak dengan kondisi pedestrian yang ada saat ini, khususnya di titik Setukpa. Karena itu Pak Wali mengambil langkah agar kegiatan tersebut menjadi prioritas,” katanya.