PELABUHANRATU – Pengacara sekaligus wakil ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sukabumi Fikri Abdul Ajis mengaku, diminta menularkan pengetahuan serta pengalamannya soal investasi bodong oleh kaum muda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Sukabumi (GMS) serta pengurus Karangtaruna Desa Citepus, di Cofee Katrol Cafe jalan jajaway Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (16/04).
Pasalnya, pria yang bakal mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada pemilihan legislatif 2024 mendatang ini. Mengetahui dengan baik persoalan tersebut lantaran telah menangani kasus penipuan berkedok investasi yang merugikan ribuan kliennya.
“Intinya kita diminta untuk memberikan edukasi terkait trading, agar anak muda bisa memilah mana trending yang bisa diikuti dan mana trending yang harus dihindari,” kata Fikri kepada Sukabumi Ekspres, Sabtu (16/04).
Baca Juga:Berikan Perlawanan, Perempuan Muda di Pabuaran Ditusuk Berkali-kali Saat Hendak Diperkosa.Nekat Curi Perabotan Rumah Tangga, Pria Ini Diciduk Polisi di Cibadak
Menurutnya, milenial secara cerdas dapat memilah antara trading legal dan ilegal. Dengan cara melihat payung hukum treding apakah sudah terdapaftar di bappeti dan OJK, serta memerhatikan kejelasan produk yang ditawarkan treding tersebut
“Jadi pertama cek status badan usahanya untuk treding atau investasinya, kalau skemanya MLM berarti mereka harus terdaftar di asosiasi penjualan langsung Indonesia (APLI). Kalau mereka mengatakan maennya di investasi forex berarti mereka harus terdaftar di bappeti dan OJK,” paparnya.
Fikri menilai, alasan milenial menggelar kegiatan ini lantaran viralnya pemberitaan terkait tertangkapnya sejumlah publik figur yang menamakan dirinya crazy reach belum lama ini. Namun belakangan hasil kekayaan mereka diduga didapat dari hasil treding ilegal.
“Jadi mereka tertarik untuk mengupas lebih dalam persoalan ini, dan meminta saya untuk menjadi narasumber. Saya berharap dengan diadakannya kegiatan ini milenial bisa lebih bijak bila ingin berinvestasi,” tukasnya.
Secara politik, maraknya korban investasi bodong telah menjadi konsen pembahasan DPR RI. Bahkan sudah dibahas dalam rapat antara bappeti dan DPR RI, namun belum adanya regulasi kongkrit terkait treding khususnya crifto menjadi permasalahan tersendiri.