SUKABUMI, SUKABUMI,JABAREKSPRES – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M Hasan Asari, menghadiri pertemuan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan di Kota Sukabumi, Selasa 10 September 2024.
Kegiatannya membahas implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada semester kedua tahun ini.Kegiatan yang rutin dilaksanakan secara berkala ini bertujuan untuk memantau serta membahas isu strategis kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi, terutama dalam sektor kesehatan.Acara yang berlangsung di Ruang Pertemuan BPJS Kesehatan Kota Sukabumi. Kegiatan dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan BPKPD.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah strategi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait dalam upaya pencapaian UHC.
Baca Juga:Rayakan Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Sukabumi Energize Kantor BPN Kabupaten Sukabumi Daya 82,5 kVAPLN UP3 Sukabumi : Rayakan Hari Pelanggan Nasional, PLN Gebyarkan Promo Tambah Daya
Hasan Asari menyampaikan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan. “Pengelolaan anggaran pemerintah daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk melalui BPJS Kesehatan yang didasarkan pada undang-undang untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya gotong royong dalam implementasi UHC, baik di level pemerintah maupun dinas-dinas terkait yang langsung menangani layanan kesehatan. “Melalui strategi ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Sejak 2022 Kota Sukabumi telah menyandang predikat UHC Non-Cut Off. Ini artinya ketika seseorang jatuh sakit dan dijamin oleh pemerintah daerah pada hari yang sama, mereka akan dimasukkan ke dalam Program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Dwi Surini, menjelaskan bahwa per 1 September 2024, kepesertaan JKN di Kota Sukabumi mencapai posisi ke-6 di Provinsi Jawa Barat dengan persentase keaktifan peserta mencapai 77,05% atau sekitar 281.182 peserta.
Namun terdapat beberapa indikator yang masih perlu diperbaiki, seperti pemanfaatan antrian online dan survei KESSAN. Selain itu, keluhan dari peserta terkait waktu tunggu di pendaftaran dan pelayanan obat juga menjadi perhatian.
Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Mobile JKN diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu pasien dan memberikan kepastian layanan, terutama bagi pasien kontrol. Upaya perbaikan layanan di RSUD R Syamsudin SH terus dimonitor melalui supervisi langsung dan pemantauan capaian indikator kepatuhan FKRTL.