SIMPENAN – Proses relokasi warga terdampak banjir di Kampung Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, masih belum berjalan optimal. Hingga saat ini, kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya alat berat untuk meratakan lahan yang telah disiapkan sebagai lokasi hunian baru.
Camat Simpenan, Supendi, mengatakan pihaknya terus berupaya mempercepat proses relokasi dengan menjalin koordinasi bersama berbagai instansi terkait. Namun, keterbatasan alat berat menjadi hambatan utama di lapangan.
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional alat berat sebenarnya sudah disiapkan oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Hanya saja, alat berat yang dibutuhkan belum tersedia. “Untuk BBM sudah siap dari BPBD, cuma alat beratnya yang jadi masalah,” ujar Supendi diwawancarai media, Rabu (3/6/2026).
Baca Juga:Tersangka Pengeroyokan di Kota Sukabumi Terancam 9 Tahun PenjaraPemkab Sukabumi Turut Awasi Pelaksanaan SMPB
Menurutnya, pihak kecamatan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meminjam alat berat. Namun, hingga kini alat tersebut masih digunakan untuk pekerjaan lain. “Saya sudah mencoba ke Dinas PU, tapi belum selesai karena masih dipakai. Jadi kendalanya di alat berat,” katanya.
Persoalan ini juga telah disampaikan kepada Bupati Sukabumi sebagai bentuk upaya percepatan penanganan bagi warga terdampak. “Ke pak bupati juga sudah kita sampaikan, tinggal alat beratnya saja,” tambahnya.
Sebelumnya, warga terdampak banjir di Kampung Cisarua mengeluhkan lambatnya perkembangan pembangunan lokasi relokasi di Dusun Kaung Luwuk, Kampung Babakan Cisarua. Hingga saat ini, lahan yang akan dijadikan kawasan hunian baru masih belum diratakan sehingga pembangunan rumah belum dapat dimulai.
Warga berharap pemerintah daerah segera menyediakan alat berat agar proses penataan lahan dapat segera dilakukan. Dengan demikian, relokasi bisa segera terealisasi dan warga dapat menempati hunian yang lebih aman dan layak.
Pemerintah Kecamatan Simpenan memastikan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi teknis terkait guna mempercepat realisasi relokasi bagi korban banjir di wilayah tersebut. (SK)