SUKABUMI – Sepanjang tahun 2025, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kota Sukabumi mencatat beragam agenda strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan perencanaan lintas sektor.
Kepala Bidang PPM Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan terarah dan inklusif. “Seluruh kegiatan yang kami laksanakan bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan manusia agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya, Minggu (28/12).
Memasuki awal tahun, Bappeda melalui Bidang PPM mengawali agenda dengan audiensi bersama Forum Anak Kota Sukabumi, rapat persiapan deklarasi Open Defecation Free (ODF), serta sosialisasi indikator tatanan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Menurut Nenden, kegiatan ini menjadi pondasi awal penguatan partisipasi publik. “Kami ingin memastikan suara anak dan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan sejak awal,” katanya.
Baca Juga:Lapas Nyomplong Perlu DirelokasiBidang PSDA Bappeda Kota Sukabumi Komitmen Perkuat Sinergi Ekonomi, Pangan dan SDA
Pada Februari, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis, di antaranya Bimtek Sipantas sebagai aplikasi penilaian KKS serta Bimtek Sepakat untuk pemutakhiran data kemiskinan. Selain itu, dilakukan verifikasi efisiensi anggaran tahun 2025. “Pemanfaatan aplikasi dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar program pembangunan lebih akurat dan efektif,” tutur Nenden.
Memasuki Maret, Bidang PPM terlibat dalam pendalaman pemeriksaan BPKP terhadap anggaran kegiatan tematik, sekaligus sosialisasi dan persiapan penilaian KKS. Pada bulan ini pula dilakukan desk penyusunan matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA), serta verifikasi Rancangan Awal Renja 2026. “Tahapan ini penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus sinkronisasi program lintas sektor,” jelasnya.
April menjadi momentum penguatan layanan dasar masyarakat. Pembentukan tim pembina posyandu, fasilitasi usulan bantuan keuangan provinsi dan APBN, hingga deklarasi ODF menjadi agenda utama. Nenden menyebut deklarasi ODF sebagai tonggak penting. “Deklarasi ODF merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan lingkungan masyarakat,” ungkapnya.
Pada Mei, koordinasi penanganan isu strategis semakin diperkuat melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kecamatan dan kota, verifikasi Renstra, serta sinkronisasi RPJMD urusan kesehatan. “Upaya penurunan stunting membutuhkan kerja kolektif dan konsistensi lintas perangkat daerah,” kata Nenden.