JL IRHANDA – Kalangan legislatif mengkritisi kegiatan agenda refleksi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kota Sukabumi pada Jumat (20/2). Menurut mereka, agenda tersebut kurang tepat mengingat saat ini kondisi anggaran atau fiskal daerah cukup kembang kempis.
Danny Ramdhani misalnya, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS itu menegaskan, momentum satu tahun pemerintahan seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi menyeluruh dan introspeksi atas janji politik yang belum terealisasi. Termasuki soal kualitas pelayanan publik yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. “Refleksi satu tahun pemerintah harusnya melakukan evaluasi dan introspeksi atas kinerja dan capaian yang telah diraih. Termasuk harusnya evaluasi pada janji-janji politiknya,” tegasnya, kemarin (23/2).
Danny menilai, penyelenggaraan agenda seremonial yang melibatkan banyak pihak di tengah kondisi fiskal yang terbatas menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi riil masyarakat. Ia menyoroti adanya kontradiksi antara alasan klasik ketiadaan anggaran untuk perbaikan fasilitas publik dengan pembiayaan kegiatan seremoni pemerintahan. “Ngalereskeun jalan mah hese, teu aya anggaran, ari kikieuna aya. (Memperbaiki jalan saja sulit, tidak ada anggaran, tapi untuk yang seperti ini justru ada),” ujarnya.
Baca Juga:Optimalkan Pemilih, Pemkot Sukabumi-KPU Teken MoUFokus Tangani Persoalan Sampah, Termasuk 'Sampah' Nonmaterial
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi itu menegaskan masyarakat saat ini tidak membutuhkan tontonan atau ajang pamer capaian. “Masyarakat butuh kerja nyata, bukan mencari validasi. Di saat kita kesulitan anggaran, efisiensi harusnya menjadi prioritas utama, bukan malah mengadakan acara seremonial seperti itu,” katanya.
Danny memaparkan sedikitnya tujuh poin krusial yang menurutnya harus menjadi fokus pemerintah dalam merefleksikan satu tahun kepemimpinan. Pertama, evaluasi program kerja, yakni mengukur kesesuaian antara rencana awal dengan realisasi di lapangan. Kedua, identifikasi kekurangan dengan menghadirkan solusi konkret atas program yang tidak berjalan optimal.
Ketiga, transparansi keuangan, dengan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Keempat, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis. Kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Keenam, percepatan penanganan masalah krusial seperti kemiskinan dan pengangguran yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan.