oleh

Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi Dilantik Jadi Majelis Pengawas Daerah

SUKABUMI – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Mohamad Taufik Sulaeman dilantik dan diambil sumpah sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2024 Se-Jawa Barat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Imam Suyudi. Pelantikan itu dilakukan secara virtual, di Aula Kantor Imigrasi Sukabumi, kemarin (21/1).

Taufik dilantik bersama tujuh orang lainnya yakni, Nanang Hidayatullah, Hery Sarmanto, Alvie Devi Palit, Amri Zakar, Lukman Prabowo, Yusman Djani, dan Heni Mulyani.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Mohamad Taufik Sulaeman, menyampaikan bahwa baru periode ini dia ikut diangkat dan dilantik sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk wilayah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur dari Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kabupaten Sukabumi. “Saya sebagai kepala Kantor Imigrasi mewakili unsur Kementerian Hukum dan HAM di daerah,”ujar Taufik.

Taufik menjelaskan, bahwa di pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris selain dari unsur Kementerian Hukum dan HAM terdapat juga unsur dari pejabat Notaris sendiri. Kemudian unsur Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan terakhir unsur akademisi dari Perguruan Tinggi. “Harapan kami setelah dilantik ini bisa bekerja sebagai pengawas Notaris sesuai dengan tugas dan fungsinya dan keberadaannya dapat menambah manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi” tandasnya.

Sebagai informasi, tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020, Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. (Job3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *