Andi Rahmat menambahkan jika dari perspektif para pengusaha atau pegiat industri keuangan pinjol memang memerlukan data-data nasabah terkait dengan profil, manajemen resiko, kemampuan orang membayar sedangkan untuk indsutri perbankan hal ini tidak menjadi soal karena standarnya yang ketat sekali.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online
Akbar Faizal kemudian mengungkapkan beberapa data dari 2017 hingga Oktober 2023 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 7.502 entitas keuangan ilegal dengan detil, yang pertama 1.196 investasi ilegal, yang kedua adalah 6.055 entitas pinjaman online ilegal dan kemudian 251 entitas gadai ilegal.
Dengan data tersebut Akbar Faizal menambahkan mengapa negara begitu mudah memberikan ijin kepada penyedia pinjaman online dan apakah negara mampu untuk bisa hadir melindungi rakyatnya terkait kasus maraknya pinjaman online ini.
Baca Juga:Apple Watch Ultra 2 Buat Penampilan Lebih Modis dan Juga StylishApple Watch Ultra 2 Telah Resmi Dirilis Dan Bisa Dibeli Diberbagai Marketplace
“Kenapa kemudian negara begitu mudah membuat atau memberikan izin kepada semacam lembaga pinjaman online seperti itu, kemudian seperti tidak ada pengawasan dan seterusnya-seterusnya, apa yang terjadi pada kita ujungnya itu nanti adalah negara melindungi kita ga sih?” tanya Akbar Faizal.
Hendrikus kemudian merespon seharusnya lembaga yang khususnya memiliki kewenangan dalam pengawasan pinjaman online pada hal ini OJK seharusnya menjalankan fungsinya dan wewenangnya untuk bisa melindungi masyarakat.
Seharusnya ada tindakan yang tegas, keras dan terukur dari OJK menyikapi situasi yang ada saat ini terhadap keluhan masyarakat dan regulasi penyedia pinjaman online yang lebih ketat, bahkan OJK tampak terlihat kewalahan dalam mengawasi aktifitas pinjaman online ini.
Hedrikus Passagi menyampaikan jika salah satu fungsi OJK adalah melakukan penyidikan kepada sektor jasa keuangan, kejahatan sektor jasa keuangan, sehingga OJK memiliki kekuatan yang seharusnya bisa digunakan menghentikan segala hal terhadap kejahatan sektor jasa keuangan.
Menurut Andi Rahmat yang saat itu turut membentuk undang-undang tentang OJK menganggap akar permasalahannya tersebut ada di OJK sedangkan adapun penegak hukum lainnya hanya ‘nempel’ karena hak penyidikannya itu ada di OJK sendiri.
Topik diskusi ini bisa disaksikan secara langsung dengan lebih lengkap dan detail di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, tayangan ini memberikan banyak pengetahuan bagi para penonton yang ingin lebih memahami sejauh mana dampak dari pinjaman online ini serta bagaimana negara seharusnya ada dipihak masyarakat.