JL SILIWANGI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mendorong percepatan transformasi Puskesmas dan RSUD Al–Mulk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasalnya, dengan skema BLUD maka Puskesmas dan RSUD Al Mulk akan memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan sehingga kebutuhan yang bersifat mendesak.
“Dengan BLUD kita ingin memastikan seluruh kebutuhan penting, baik sarana, prasarana, maupun penunjang layanan, dapat segera direalisasikan demi pelayanan yang lebih efektif dan profesional. Semuanya dapat dipenuhi lebih cepat tanpa terhambat prosedur panjang,” tegas Ayep saat menggelar pertemuan di rumah dinas wali kota, Minggu (8/2).
Ayep juga menyoroti pentingnya peningkatan jam layanan puskesmas, baik pada pagi maupun sore hari. Hal ini dilakukan agar akses pelayanan kesehatan semakin luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Baca Juga:Bupati Ajak PC GP Ansor Sukabumi Terus Menjadi Mitra Strategis PemerintahAPBD 2026 Rp4,065 Triliun, Infrastruktur Masih Jadi Andalan Pemkab Sukabumi
Ayep mendorong pemberian layanan bagi pasien mandiri dengan tarif yang lebih terjangkau. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah kepala puskesmas menyampaikan berbagai usulan pengembangan layanan. Di antaranya peningkatan pelayanan dental dan kesehatan gigi, layanan khitanan, hingga kebutuhan fasilitas serta sarana penunjang lainnya guna menunjang pelayanan yang lebih komprehensif.
Menanggapi hal tersebut, Ayep menegaskan, setelah Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait BLUD rampung, realisasi kebutuhan pelayanan kesehatan akan segera dilaksanakan.
“Setelah regulasinya selesai, kita tidak perlu lagi menunggu mekanisme anggaran APBD untuk kebutuhan yang mendesak. Semua tetap terkoordinasi dan terkontrol,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Ida Halimah menyampaikan, arahan Wali Kota menjadi penguatan komitmen bagi seluruh jajaran kesehatan. Ia menegaskan, peningkatan mutu pelayanan akan diikuti dengan pemenuhan sarana, prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya secara bertahap.
“Transformasi ini bukan hanya soal status kelembagaan, tetapi tentang perubahan pola kerja dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ungkapnya. (ndi)